difabel_KROpini | Dimuat di:  
Kedaulatan Rakyat| Selasa, 26 Maret 2014

BERBAGAI kritikan keras terus mengalir menanggapi persyaratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 yang ternyata banyak terdapat diskriminasi terhadap kaum difabel. Disebutkan dalam ketentuan pendaftaran bahwa ada 20 program studi IPA dan 54 Program studi IPS yang tidak memperbolehkan enam kelompok difabel mendaftar, yaitu tuna netra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, buta warna sebagian dan buta warna keseluruhan. Somasi kepada Kemdikbud pun telah dilayangkan puluhan orang dari berbagai yayasan organisasi penyandang disabilitas beberapa waktu yang lalu.

Semangat mereka dalam menyuarakan hakhak untuk memperoleh kesetaraan dalam pendidikan begitu menggelora. Menggetarkan siapapun yang memiliki kepekaan dan empati kepada nasib mereka yang sering dianggap kurang beruntung. Mereka tentu lebih tahu dan paham tentang bagaimana ‘bertahan’ dengan segala macam kekurangannya. Pendidikan dasar dan menengah yang telah mereka tempuh telah mengajarkan banyak hal mengenai kemampuan, bakat, kapasitas dan juga kompetensinya dalam pelajaran yang dikuasainya.

Maka menjadi ironis ketika ‘bambu runcing’ perjuangan panjangnya serta merta ditumpulkan oleh peraturan yang menolak mereka. UUD 45 secara jelas dan tegas mengatur hak mereka memperoleh pendidikan yang layak. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga demikian. Pun, dijelaskan secara gamblang pada UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa sumber daya negara bukan milik mereka yang dianggap ‘normal’ saja, tetapi milik semua warga negara yang memiliki abilitas untuk mengembangkan karir dan cita-cita.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan juga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seharusnya patuh pada payung hukum yang melindungi hak-hak pendidikan kaum difabel tersebut. Ditambah lagi, Indonesia sejak 30 Maret 2007 telah ikut menandatangani CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ Konvensi PBB tentang Hak-hak Para Penyandang Disabilitas). Disebutkan berbagai pasal di dalamnya, terutama Pasal 24 bahwa negara/pemerintah mengakui adanya potensi yang dapat dikembangkan dalam setiap orang dengan disabilitas dan oleh karena itu wajib menyediakan pendidikan yang inklusif di semua jenjang dan sepanjang hidup. Untuk itu pemerintah wajib menyelenggarakan aksesibilitas dan mempersiapkan tenaga untuk memfasilitasi pendidikan orang dengan disabilitas.

Kenyataannya program pelayanan terhadap para penyandang disabilitas ini masih menjadi momok bagi banyak perguruan tinggi. Ketidaksiapan dalam hal pemenuhan pengajar dan juga fasilitas membuat mereka mencetuskannya melalui peraturan sepihak yang menghalangi cita-cita besar mereka. Irwanto (2014), mengungkapkan bahwa PTN adalah entitas negara yang seharusnya menjalankan amanah negara dalam menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak orang yang mengalami disabilitas. Perlu, penyadaran publik tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sumber daya kreativitas untuk solusi aksesibilitas dan akomodasi, membangun visi inklusi, dan memperjuangkan hak-hak warga negara yang terpinggirkan.

Terbukanya akses pendidikan yang luas bagi para penyandang disabilitas ini juga akan merawat semangat anak berkebutuhan khusus yang masih menempuh jenjang pendidikan dasar maupun menengah yang jumlahnya tidak sedikit. Artinya, kesempatan ini akan memberi harapan bagi mereka supaya memiliki daya saing untuk melakukan perubahan, bukan saja untuk dirinya sendiri namun juga bagi masyarakat sekitarnya.

Contoh-contoh konkret bahkan telah bertebaran, di mana para penyandang disabilitas tidak jarang mempunyai kelebihan dan prestasi yang demikian membanggakan. Alan Sheppard seorang antariksawan Amerika dan Vincent Van Gogh sang pelukis dunia adalah orang-orang yang didiagnosa mengidap penyakit Meniere’s, yaitu sejenis gangguan bagian dalam telinga. Namun keduanya mampu mencapai sukses dalam karirnya. Juga seorang Ludwig van Beethoven komposer terkenal ini terus saja berkarya meski sudah sepenuhnya tuli. Selanjutnya Stephen Hawking fisikawan dunia yang juga penulis best seller a Brief History of Time adalah seorang yang menderita tunadaksa dan tunawicara sekaligus.

Bercermin pada perjuangan mereka yang nyatanya mampu memberikan perubahan kepada dunia, seharusnya membuat kita malu ketika hak-haknya yang seharusnya dilindungi justru terampas. Membaurnya mereka dalam komunitas dan masyarakat yang mempunyai ability merupakan cara paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.

(Arifah Suryaningsih. Guru SMK 2 Sewon Bantul, alumnus Manajemen Kepengawasan Pendidikan MM UGM)

2,887 total views, 2 views today

 

Tags: ,